Research Topics

Publications

The U4 Blog

Learning & events

About Us

U4 Issue

Pemberantasan korupsi di sektor kehutanan

Pelajaran dari kasus KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia telah berhasil mengadili lebih dari 600 terdakwa kasus korupsi sejak 2004, namun hanya sekitar 5% dari terdakwa yang dituntut atas pelanggaran terkait sektor kehutanan. Pemerintah Indonesia telah memulai berbagai kebijakan preventif untuk mengurangi cepatnya deforestasi serta menjaga alokasi dan penggunaan lahan secara berkelanjutan. Namun, penuntutan atas tindakan korupsi gagal tidak mendakwa perusahaan yang terlibat dan menyita semua hasil kejahatannya.

Also available in English
12 November 2020
Download PDFRead short version
Loading PDF…

Main points

  • Pada tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membawa 30 terdakwa ke pengadilan karena penyalahgunaan kekuasaan dan/atau penyuapan dalam penerbitan izin kehutanan pada enam kasus di empat dari 34 provinsi di Indonesia. Semua terdakwa dinyatakan bersalah atas setidaknya satu dakwaan. Hingga empat tahun kemudian, KPK hanya mengadili satu kasus tambahan terkait sektor kehutanan, padahal sektor ini rentan terhadap korupsi dan sangat penting bagi perekonomian dan mata pencaharian masyarakat.
  • Hukuman penjara rata-rata adalah sekitar lima tahun, tetapi hanya sebagian kecil dari kerugian negara dan keuntungan yang dihasilkan dari perizinan yang korup dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada negara. Tidak ada uang yang dikembalikan sebagai kompensasi atas kerusakan lingkungan.
  • Perusahaan (badan usaha) yang diuntungkan dari tindakan korupsi ini tidak menghadapi konsekuensi hukum. Perusahaan yang telah mendorong atau menutup mata atas perilaku korup harus dimintai pertanggungjawaban, dan izin yang mereka peroleh secara ilegal harus dicabut.
  • KPK seharusnya mampu untuk memberikan contoh-contoh inovatif bagi lembaga penegak hukum Indonesia dengan menerapkan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang berani dan koheren di sektor sumber daya alam. Oleh karena itu, maka pendekatan seperti itu harus dilengkapi dengan infrastruktur pengetahuan yang kuat dan pertukaran informasi yang baik.
  • Putusan pengadilan Indonesia, termasuk pengadilan antikorupsi, selalu sulit diakses, bahkan oleh lembaga peradilan sekalipun. Hanya bidang penegakan hukum KPK yang memiliki seluruh rangkaian lengkap putusan kasus yang ditanganinya. Dokumen ini berupa hasil pindaian gambar sederhana dari putusan asli dan tidak dapat dicari secara digital. Semua putusan harusnya tersedia untuk umum dalam format OCR (pengenalan karakter optik) untuk memungkinkan analisis yang sistematis dan efisien.

Cite this publication


Schütte, S.; M. Syarif, L.; (2020) Pemberantasan korupsi di sektor kehutanan. Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2020:17)

Download PDFRead short version

About the authors

Dr. Sofie Arjon Schütte leads U4’s thematic work on the justice sector, including specialised institutions like anti-corruption agencies and courts. Previously, she worked for the Partnership for Governance Reform in Indonesia and the Indonesian Corruption Eradication Commission and has conducted workshops and short-term assignments on corruption in more than 15 countries. She is editor of the series of U4 publications on anti-corruption courts around the world.

Laode M. Syarif

Dr. Laode M Syarif is Executive Director of the Partnership for Governance Reform. He was the Commissioner of Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK) from 2015 to 2019. Before he joined the KPK, Dr. Syarif was a Senior Lecturer at Hasanuddin University, Faculty of Law, Makassar, Indonesia. He taught Environmental Law, International Environmental Law, and developed Anti-Corruption and Environmental Law Clinics in several Law Schools in Indonesia. He also served as one of the principal trainers of the Supreme Court of Indonesia in the area of Environmental Law and Judicial Code of Conduct since early 2000. He published on the issue of transboundary pollution, environmental law, and anti-corruption.

Disclaimer


All views in this text are the author(s)’, and may differ from the U4 partner agencies’ policies.

This work is licenced under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence (CC BY-NC-ND 4.0)

Keywords


justice sector, anti-corruption institutions, impunity, forestry, Indonesia, South-Eastern Asia