Penebangan liar di Indonesia: tetap kebal hukum meski telah dituntut ke tingkat pengadilan

Indonesia mengalami laju deforestasi tercepat di dunia, dan wilayah yang paling terdampak di negara ini adalah Provinsi Riau. Antara 2000 dan 2018, lebih dari 4 juta hektar tutupan hutan di Riau ditebang, dengan separuh dari angka tesebut terdiri dari lahan gambut alami dataran rendah. Sebuah laporan tahun 2015 yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan antara 2003 dan 2014, lebih dari 630 juta meter kubik kayu yang ditebang tidak dilaporkan ke pemerintah Indonesia. Sebagian besar berasal dari Riau.

Salah satu masalah deforestasi di Indonesia adalah penegakan hukum yang tidak memadai.cb00cc96b046 Namun pembalakan liar tetap terjadi meskipun telah dilakukan berbagai strategi pemberantasan korupsi yang agresif di tingkat pencegahan dan penindakan. Sejak didirikan pada 2004, KPK telah menuntut lebih dari 27 kasus korupsi terkait kehutanan, menghukum orang-orang terkemuka dari sektor swasta dan pemerintah. Namun, upaya ini kian melambat, dan hanya sedikit orang yang optimis bahwa sektor ini kini telah bebas dari korupsi.

Banyak literatur tentang korupsi dan penggundulan hutan di Indonesia mengacu pada data kualitatif dan etnografi untuk berargumen bahwa pembalakan liar didorong oleh jaringan informal aktor publik dan swasta lokal.f5ef85c3fc07 Di bawah Orde Baru Presiden Suharto, rezim otoriter militer yang berlangsung dari 1966 hingga 1998, korupsi kehutanan merajalela. Jaringan korupsi yang melibatkan petugas lapangan hutan dan pejabat kehutanan setempat, pengusaha kayu dan makelar, personel tentara, pemimpin desa dan hukum adat, dan petani perintis jelas menentang klaim teritorial Jakarta atas hutan.5b0e6b8e8085 Setelah jatuhnya Orde Baru Soeharto, Indonesia memulai program desentralisasi yang ambisius yang membuat otoritas utama dilimpahkan ke tingkat kabupaten. Jabatan politik hasil pemilihan, bupati, mengepalai setiap kabupaten.87508d3074fe

Peran bupati seringkali dipandang sebagai hasil reformasi terpenting yang meningkatkan daya responsif dan akuntabilitas pemerintah. Namun, pengenalan sistem pemilihan yang kompetitif di tingkat lokal juga berperan mengintensifkan deforestasi. Para ahli berpendapat jaringan pembalakan liar telah dikonfigurasi ulang dan berkelindan di sekitar otoritas politik bupati, yang mampu menjamin kepentingan sektor swasta atas lahan dan kehutanan dengan imbalan dukungan kampanye.4b43eedde052 Setelah terpilih, bupati menunjuk sekelompok birokrat korup yang bersedia mengeluarkan lisensi dan izin sebagai balas jasa atas dukungan dana kampanye. Jaringan-jaringan ini tampaknya mampu beradaptasi dan tangguh dalam menghadapi perubahan pemilihan - suatu sistem kepentingan predatoris yang oligarkis dengan akar kuat di tingkat lokal.f0477588e485

Namun dalam literatur ‘fascinated by networks’ (terpesona oleh jaringan),dc1ee60fd1bf konsep jaringan sering disajikan sebagai sesuatu yang hadir dengan sendirinya.a233ee5d7a40 Sehingga deskripsinya kurang detail. Siapa yang sebenarnya terlibat dalam jaringan ini? Bagaimana cara kerjanya? Apakah keuntungan tersebar merata? Apakah bupati benar-benar di puncak jaringan, atau hanya peserta di dalamnya? Apa yang menjelaskan kekebalan hukum jaringan ini dalam jangka panjang dalam menghadapi penegakan hukum?

Analisis jaringan sosial (SNA) menawarkan cara berbeda menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dengan mengkaji jaringan korupsi kehutanan melalui kerangka analitis yang berakar pada teori grafik. Analisis jaringan menginterogasi sifat struktural jaringan dengan memetakan hubungan timbal balik antar aktor. Dengan demikian, SNA menawarkan cara penting mengevaluasi, menganalisis, dan membandingkan jaringan – langkah pertama untuk memahami bagaimana mereka beroperasi dan, akhirnya, bagaimana memberantasnya.

Edisi U4 ini mengeksplorasi manfaat dan keterbatasan SNA dalam studi jaringan korupsi kehutanan dengan menganalisis keberhasilan menjebloskan ke penjara seorang bupati yang skema modus korupsinya mempercepat deforestasi di Riau. Tengku Azmun Jaafar – selanjutnya TAJ – adalah bupati Kabupaten Pelalawan yang baru terpilih di Riau. Pada 2009, ia dihukum atas tuduhan memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kekuasaan, dan melanggar peraturan kehutanan nasional dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara.b8de7aef7a9f TAJ telah merancang rencana sehingga izin penebangan untuk hutan tanaman dikeluarkan secara melawan hukum kepada 15 perusahaan kayu pulp, yang memungkinkan mereka menebang hutan hujan alami dan memasok produk kayu ke industri pulp lokal. Investigasi TAJ penting dalam upaya KPK mengungkap jaringan korupsi kehutanan karena penyidikan ini menjaring lima aktor pemerintah terkemuka lainnya atas peran mereka dalam serangkaian kejahatan yang digambarkan oleh hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap TAJ sebagai kejahatan ‘kolektif'. Mereka termasuk Gubernur Riau saat itu, Rusli Zainal; dua bupati dari kabupaten tetangga, Arwin AS dan Burhanuddin Husin; dan dua mantan kepala dinas kehutanan provinsi Riau, Syuhada Tasman dan Asral Rachman.

Untuk analisis, file investigasi TAJ yang disimpan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kode secara manual ke dalam rangkaian data interaksi korupsi. Tidak seperti kebanyakan jaringan kriminal, jaringan korupsi ini melibatkan banyak aktor, yang beroperasi secara terang-terangan dan nyaris tak peduli terhadap ancaman hukum, yang mempertontonkan kekebalan hukum mereka. Saya menunjukkan bahwa meski para penyidik sudah tepat mengejar TAJ dan kepala dinas kehutanan provinsi, kekuasaan dan pengaruh atas jaringan tersebut juga melibatkan aktor-aktor yang kurang terlihat, termasuk para konglomerat sektor pulp dan pendukungnya. Saya berpendapat jaringan korupsi tidak dapat dipahami tanpa mengkaji dinamika ekonomi politik yang secara historis dan geografis spesifik – dan terus berkembang. Sebagai contohnya, skema TAJ menggambarkan bentuk baru sistem penipuan dan korupsi yang mengakar yang memungkinkan pengusaha kayu pulp mengembangkan pemasok kayu yang terintegrasi secara vertikal melalui perusahaan cangkang 'independen' fiktif.4c67b7b41f3c Terlepas dari keterbatasan analitis SNA, metode ini menghadirkan cara pandang baru memahami korupsi jaringan.

Analisis jaringan sosial dalam studi korupsi

SNA memahami sistem sosial sebagai struktur yang dibangun oleh hubungan atau ikatan antara aktor, atau simpul. Ikatan itu sendiri sifatnya bervariasi. Ikatan ini dapat dibentuk melalui hubungan pertemanan, kekerabatan, pekerjaan, komunitas, atau afiliasi ideologis, dan dapat diperkuat oleh transaksi material dan informasi. Tetapi ikatan terpisah antar simpul individu juga bergabung untuk membentuk pola hubungan lebih luas di antara para aktor, organisasi, atau kelompok yang membentuk fungsi keseluruhan jaringan.e2854b97d6db Struktur jaringan juga dibentuk melalui jalur, yang merupakan urutan nyata atau potensial dari titik-titik tempat hal-hal seperti informasi dan sumber daya disalurkan. Jaringan bisa ego-sentris, yaitu dapat mewakili ikatan dan simpul yang terkait dengan simpul tertentu, 'ego'; atau bisa menjadi jaringan-sentris, mewakili total jumlah simpul dan semua hubungannya. Penggalian data memungkinkan spesifisitas analitis tentang makna dan pengukuran koneksi yang mendasarinya. Dengan mengukur dan menganalisis hubungan melalui metrik berbeda, para ahli SNA dapat menghasilkan karakteristik berbagai jaringan dan memungkinkan jaringan dibedakan, didefinisikan, atau dibandingkan.223c0e45ae96

Ilmuwan politik sering condong ke arah sentralitas – metrik kekuatan – sebagai cara memahami simpul mana yang paling berpengaruh terhadap jaringan. Tetapi sentralitas dapat dipahami dengan cara berbeda, sehingga masing-masing perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dalam konteks jaringan korupsi. Cunningham, Everton, dan Murphy berpendapat analisis kekuasaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: tindakan berbasis frekuensi, tindakan berbasis jarak, dan tindakan berbasis jalur.b3bde0789d8e Pengukuran berbasis frekuensi mencakup derajat sentralitas, yang mengukur jumlah ikatan yang dimiliki simpul; dengan asumsi simpul dengan jumlah ikatan terbesar memiliki kekuatan terbesar. PageRank mengukur jumlah ikatan yang dimiliki suatu simpul, suatu ukuran potensi prestise. Eigenvector centrality – 'ukuran popularitas' – mengukur 'bobot' ikatan menurut sentralitas. Yaitu, simpul dengan pusat vektor eigen tinggi tersambung ke simpul yang juga terhubung dengan baik.8481b7d92b0b Distance-based measures mencakup kedekatan sentralitas, atau sederhananya, kedekatan masing-masing simpul dengan setiap simpul lainnya. Betweenness centrality, ukuran berbasis jalur, mengukur pentingnya simpul ke jalur terpendek di jaringan. Dengan kata lain, ukuran ini menangkap peran 'perantara' seseorang dalam memungkinkan sumber daya atau informasi mengalir dari satu bagian jaringan ke yang lain.

Selama dua dekade terakhir, SNA telah beralih dari alat utama ilmu sosiologi dan organisasi menjadi sumber lahirnya literatur yang kaya dalam studi jaringan gelap atau kriminal. Ini adalah 'jaringan rahasia dan ilegal ... yang berupaya beroperasi dalam kegelapan dengan menyembunyikan kegiatan mereka dari pihak berwenang'.55c9ff5f68b7 Banyak dari literatur ini mempelajari kelompok-kelompok kriminal, teroris, dan penyelundup untuk memahami bagaimana struktur jaringan memungkinkan kelompok-kelompok berfungsi dalam suatu lingkungan yang seharusnya tidak mendukung dan penuh kemungkinan terdeteksi. Studi-studi korupsi berorientasi jaringan masih sangat minim tetapi literaturnya terus berkembang. Jaringan korupsi dianggap memiliki 'tantangan bertahan hidup' yang sama dari kerahasiaan, ekstraksi maksimum, dan penghindaran penegakan hukum yang menjadi ciri jaringan kriminal,a1e3db4417a3 dan cenderung digambarkan dalam literatur ini sebagai bagian dari jaringan kriminal meski dengan cara khas mereka sendiri.

Pendekatan ini memiliki kelemahan. Tidak hanya menghapus perbedaan penting dengan menggabungkan korupsi dan kriminalitas, tetapi pendekatan teoritis yang dominan dalam SNA adalah memperlakukan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum dalam istilah liberal-normatif. Artinya, korupsi dan tindakan kriminal dipahami sebagai pelanggaran hukum yang dirancang untuk mencegah bahaya dan menegakkan prinsip-prinsip moral masyarakat. Aktor melakukan tindakan kriminal untuk motif rasional-utilitarian atau oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Posisi ini mengabaikan pemahaman kritis atau berbasis kelas tentang hukum, dan khususnya penegakan hukum, sebagai ekspresi yang diperdebatkan dan dinamis dari kepentingan kelompok sosial tertentu. Dalam pendekatan yang terakhir, korupsi dipahami sebagai ekspresi hubungan kekuatan sosial, tertanam dalam evolusi struktur sosial ekonomi, yang sejalan dengan konteks geografis dan historis.

Krisis ekonomi politik pulp dan kertas di Riau

Terletak sekitar 900 kilometer dari Jakarta, ibukota Indonesia, Riau memiliki kekayaan alam yang kaya akan kayu, termasuk hutan gambut dataran rendah yang luas, serta beberapa tambang minyak darat terbesar di dunia. Sumber daya ini telah lama menjadikan 'provinsi yang beruntung ini memiliki peran sangat besar dalam membiayai pembangunan nasional. Di bawah Orde Baru 32 tahun Presiden Suharto, hasil hutan, terutama kayu keras, adalah sumber produk nasional bruto nomor dua, setelah minyak bumi.3a71f738724a

Kontrol nasional atas hutan Indonesia dimungkinkan oleh Undang-Undang Kehutanan No. 5/1967. Saat ekonomi negara di ambang kehancuran, undang-undang tersebut menjadi dasar Orde Baru membangun ekonomi berbasis ekspor kayu gelondongan yang dapat menghasilkan investasi modal dan sumber devisa.ec62600a42cf Hak Pengelolaan Hutan (HPH) untuk menebang dan mengekspor kayu dibagikan ke keluarga dan kroni Soeharto, yang memberi para elit politik, swasta, dan militer kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya atas kawasan hutan di seluruh penjuru nusantara. Sistem ini menindas gerakan buruh, masyarakat adat dengan mata pencaharian subsisten, petani kecil, dan aktivis lingkungan.1ea8876f58e3 Rezim Orde Baru juga memicu pertumbuhan ekonomi kayu ilegal yang setara nilainya dengan kayu legal. Pada akhir 1970-an, Indonesia adalah pemasok kayu keras tropis campuran terbesar di dunia.1f72577c8aa2

Setelah lonjakan minyak pada tahun 1982, strategi pembangunan ekonomi rezim Orde Baru bergeser dari ekonomi substitusi impor ke ekonomi yang mempromosikan ekspor. Di bidang kehutanan, ini berarti beralih dari ekspor kayu keras ke produksi produk kayu pabrikan, termasuk kayu lapis, pulp, dan kertas. Para teknokrat di pemerintahan berharap sektor ini akhirnya akan melampaui minyak dalam pendapatan ekspor dan menghasilkan lapangan kerja di pedesaan.10f99718722b Namun, pengembangan industri ini didominasi dua kroni dekat Presiden Suharto: Eka Tjipta Widjaja, pendiri Sinar Mas, dan Sukanto Tanoto, pemilik Raja Garuda Mas.bf95e46bb0a7

Sinar Mas masuk ke sektor pulp dengan pabrik kecil di Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Pada 1984, Sinar Mas membuka pabrik pulp pertama yang berbasis di Riau, di Perawang, beroperasi dengan nama dagang PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP). Pada 1987, pesaing Sinar Mas, Raja Garuda Mas membuka pabrik pulp di Porsea, Sumatera Utara, di atas tanah yang dirampas dari masyarakat setempat. Konflik tanah ini menimbulkan perlawanan sengit dari masyarakat terhadap perusahaan pulp. Akibatnya, Raja Garuda Mas beralih dari Porsea dan mempercepat investasinya di Pangkalan Kerinci, Riau, yang beroperasi atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP).ee1a12e0d05d

Pertumbuhan pulp dan kertas dibiayai melalui investasi domestik dan internasional. Pemerintah Indonesia, yang berambisi mempromosikan industri pulp, mengalokasikan lebih dari 4,5 juta hektar lahan hutan untuk melakukan penebangan bertahap dan pendirian perkebunan kayu keras yang tumbuh cepat, terutama akasia. Ini mensyaratkan penciptaan izin perkebunan industri baru (HTI atau hutan tanaman industri). Di bawah peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemegang izin HTI diizinkan menebang habis kayu yang ada untuk membangun perkebunan kayu akasia untuk pulp. Idenya adalah cadangan kayu ini akan menyediakan 'pasokan jangka pendek’ kayu ke pabrik pulp sampai perkebunan sepenuhnya beroperasi.

Izin HTI memungkinkan industri pulp mengakses pasokan kayu di bawah nilai tegakan,05109397d242 dengan hanya membayar biaya reboisasi minimal dan royalti per ton. Pemerintah pusat juga memberikan hak istimewa kepada industri pulp dengan menyediakan berbagai subsidi modal, termasuk pinjaman yang dinegosiasikan oleh peminjam dari bank-bank milik negara, alokasi dari kumpulan dana yang tidak sesuai anggaran, dan pengurangan pajak yang menguntungkan.033df774bb8e Skema depresiasi fiskal yang sungguh royal kepada pabrik membiayai peningkatan dan ekspansi mereka. Selain itu, deregulasi sektor perbankan pada 1990-an merupakan anugerah bagi sektor pulp yang sedang berkembang. Bertujuan mendukung industri dalam negeri yang sedang berkembang, liberalisasi keuangan memberi banyak sekali peluang bagi perusahaan pulp untuk mendapatkan dana murah. Selain itu, ketika perusahaan induk Sinar Mas dan Raja Garuda Mas pindah ke sektor perbankan, mereka membeli bank dan menguras dananya untuk membiayai operasi pulp baru mereka.

Modal internasional juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan sektor ini. Pada 1993, Raja Garuda Mas mengkonsolidasikan kepemilikan pulpnya di bawah Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL), sebuah perusahaan induk berbadan hukum berbasis di Singapura. Tahun berikutnya, Sinar Mas Group juga mendirikan Asia Pulp and Paper (APP) sebagai perusahaan induk untuk kepentingan pulpnya.b3e0e7b441b7 Dari Singapura, APRIL dan APP lebih mampu menarik investasi internasional, menampilkan diri mereka sebagai perusahaan multinasional ketimbang konglomerat domestik. Pasar obligasi AS saja meminjamkan APP lebih dari US $ 7 miliar,91c7aad51e9f karena terdorong oleh proyeksi permintaan Cina yang belum terpenuhi dan biaya operasi yang 20%–30% lebih rendah dibanding pesaing APP di Eropa dan Amerika Utara.7bcb56ff196b Bank-bank pemerintah Cina juga merupakan sumber modal keuangan, terutama setelah krisis keuangan Asia 1997, mengubah APP dari pemain kecil menjadi produsen pulp terbesar dunia.c2ee5ea6a741

Gambar 1. Konglomerat pulp dan perusahaan induknya di Provinsi Riau, Indonesia

Didukung kekuatan pasar, serta iklim keuangan yang mudah dan konsesi kayu berbiaya rendah, APP dan APRIL 'termotivasi menginvestasikan sejumlah besar modal dalam proyek-proyek berisiko tinggi'.e1ced9bf0612 Selera kedua korporasi terhadap risiko, memicu pembangunan pabrik pulp raksasa terbesar di Asia Pasifik, keduanya bertempat di Riau. Pabrik Perawang PT IKPP ditingkatkan untuk integrasi vertikal, menghubungkan pengolahan pulp skala besar dengan fasilitas produksi kertas terafiliasi. Pada 1995, APRIL, yang beroperasi di bawah PT RAPP, meluncurkan pabrik besar terintegrasi di Pangkalan Kerinci, hanya 100 kilometer jauhnya. Pada 2001, dengan lini produksi kedua yang beroperasi, PT RAPP mengubah pabrik Pangkalan Kerinci menjadi pabrik pulp terbesar di dunia. APRIL dan APP berpandangan dengan beroperasi pada skala besar, pabrik memperoleh perlindungan dari fluktuasi siklus pasar komoditas pulp. Namun, skala pada proporsi ini juga berarti biaya operasional meroket. Pada 2001, Barr memperkirakan untuk menjalankan pabrik raksasa di Perawang dan Pangkalan Kerinci menelan biaya sekitar $ 1 miliar per tahun.265a8720c2f2 Ini berarti pabrik hanya bisa memenuhi kewajiban keuangannya jika berfungsi terus menerus pada kapasitas mendekati puncak.

Beroperasi pada skala besar membutuhkan akses ke pasokan kayu yang setimpal. Pembuatan pulp dan kertas yang terintegrasi bergantung pada serat panjang yang ditemukan pada pulp berbasis kayu, berbeda dengan kertas daur ulang atau serat berbasis jerami.6452d2329aee Pabrik semacam ini sangat bergantung pada kayu perawan. Konsesi HTI yang baru dari kementerian kehutanan berupaya mengantisipasi permintaan pulp dengan mengubah jutaan hektar hutan menjadi area yang dikategorikan perkebunan kayu. Tetapi hingga 2001, kemajuan membangun perkebunan akasia masih terbatas. Tentu saja, ada tantangan eksogen (dari luar). Perkebunan awal dilanda hama, gulma, tanah yang buruk, dan masalah pemeliharaan lokasi yang sedang berlangsung.a3cbdf71a380 Krisis keuangan Asia 1997–1998 membuat kedua konglomerat nyaris runtuh, yang membuat menteri kehutanan menyerukan menghentikan perusahaan kehutanan yang bangkrut.57a6fe9c65c7 Pasokan semakin dipersempit oleh kebakaran pada 1997–98 yang menghancurkan puluhan ribu hektar hutan Riau.

Tetapi dalam banyak hal, defisit kayu perkebunan adalah buah dari pengabaian secara sewenang-wenang. Baik APP maupun APRIL tidak mengikuti jadwal perkebunan mereka, kadang menanam kurang dari sepertiga dari volume yang diusulkan.be996a216582 Barr berpendapat kelalaian ini disebabkan banyaknya konsesi HTI yang ditawarkan. Dengan 4,5 juta hektar yang tersedia, perusahaan beralasan lebih mudah dan lebih murah menebang kayu keras tropis campuran yang ada di lokasi perkebunan daripada menjalankan tugas berat membangun perkebunan akasia.52f08853f5c4 Pada 2001, defisit perkebunan 1990-an kian jelas, ditambah dengan lompatan besar kedua perusahaan dalam pengolahan pulp, yang berarti industri akan kesulitan mencapai target keberlanjutannya pada 2010, apalagi pada 2004 sebagaimana harapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masalah ini lebih buruk bagi PT RAPP dibanding PT IKPP, yang kemitraannya dengan PT Arara Abadi, anak perusahaan Sinar Mas, telah mencapai lebih 60% dari target.33fc50fb4018

Di tengah ledakan 'krisis kayu' yang dipicu sendiri, 'industri pulp' berpaling ke perusahaan kayu lokal untuk menambah pasokan. Barre30c80d1abc3 memperkirakan hingga 30%–40% pasokan kayu untuk pengolah kayu lapis diperoleh dari pemasok pihak ketiga. Tetapi tahun-tahun pasca-Suharto ditandai permintaan serakah atas kayu tropis campuran pada industri saingan, woodchip (serpih kayu) dan sawmill (pabrik kayu), belum lagi perdagangan penyelundupan ilegal besar-besaran yang mengirim kayu-kayu dari hutan perawan ke luar negeri. Pasokan ke pabrik harus dinegosiasikan melalui rantai panjang dari para makelar, fixer (pemecah masalah), operator gergaji mesin, industri penggergajian rumahan, polisi dan militer setempat, dan penduduk desa yang putus asa dan memperoleh kayu ilegal dari luar area konsesi yang ditunjuk.d094a8fe8b80 Penyedia pihak ketiga yang mahal dan pasokannya tidak menentu ini, membuat pabrik pulp, khususnya PT RAPP, sangat bergantung pada ' sumber serat tidak berkelanjutan dan, dalam banyak kasus illegal … yang diperoleh melalui tebang habis hutan alami'.918942258bc7

Perizinan penggundulan hutan: jaringan korupsi pulp Pelalawan

Peran penting TAJ muncul pada awal krisis struktural dalam penyediaan pulp ini. Kabupaten baru Pelalawan, yang dipimpinnya, adalah pecahan Kabupaten Kampar yang wilayahnya sangat luas. Penduduk Pelalawan, tidak seperti wilayah Kampar lainnya, memiliki pendapatan tahunan yang termasuk dalam peringkat terendah di negara ini, meski Kampar memperoleh royalti dari produksi kayu gelondongan. Bagi masyarakat Pelalawan, 'kejutan desentralisasi’ Indonesia tahun 1999 memberi janji distribusi yang adil untuk dikelola pemimpin dan birokrasi dari sesama orang Pelalawan sendiri. Pada Maret 2001, kantor bupati didirikan dan dikelola pejabat bupati sementara yang meninggal sepuluh hari setelah menjabat. Dalam situasi inilah masuk mantan kepala Bappeda, Tengku Azmun Jaafar, sebagai bupati 'putra daerah’ pertama. Di masa awal jabatannya, TAJ mengawasi pembentukan 15 lembaga pemerintah tingkat kabupaten baru, termasuk dinas kehutanan kabupaten yang kepala dinasnya ditunjuk bupati.

Awalnya pemerintah pusat mengindikasikan dinas kehutanan kabupaten akan memiliki kekuatan mengelola layanan kehutanan, termasuk sebagian besar perizinan dan izin HTI. Pada 2001, Pemerintah Pusat di Jakarta memberi wewenang ke gubernur dan bupati untuk mengeluarkan izin penebangan industri untuk hutan tanaman (IUPHHK-HTI atau IUPHHK-HT)a338d42047bb untuk luas lahan yang sangat kecil pada areal tertentu. Namun, pada Februari 2002, kementerian kehutanan mundur dari semangat desentralisasi, dan menegaskan kembali otoritas pusat dan menyatakan otoritas lokal mengeluarkan izin IUPHHK-HTI batal dan tidak berlaku. Dalam konteks pembuatan undang-undang yang kacau balau, euforia regional, dan penunjukkan tingkat kabupaten, gubernur dan bupati baru mengabaikan permintaan menteri kehutanan, dengan secara tak sah menerbitkan izin berdasarkan otoritas regulasi yang sudah tak belaku.50deb5cefa88 Efeknya adalah 'bonanza penebangan hutan'.b3890cf6f3ecb6a936d6c961

Dalam lingkungan ketidakpastian hukum ini, TAJ mengeksploitasi perannya sebagai bupati untuk membagikan izin penebangan ke 15 perusahaan, termasuk tujuh di bawah kendalinya. Bagian tak terpisahkan dari skema ini adalah tangan kanan TAJ, Budi Surlani, seorang birokrat tingkat menengah di Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. Bagaimana Surlani berubah dari orang kepercayaan TAJ menjadi ”whistle blower” KPK itu tidak jelas. Namun, menurut Surlani, ia pertama kali berkenalan dengan TAJ di masa awal TAJ menjadi bupati dan segera direkrut untuk melayani rencana bupati tersebut. Bagi TAJ, Surlani adalah jembatan untuk berhubungan dengan manajer PT RAPP, Rosman,2c91f4b9873a yang dikenal Surlani melalui posisinya sebagai 'koordinator' antara dinas kehutanan dan PT RAPP, melakukan pengawasan terhadap kayu gelondongan yang masuk ke fasilitas pengolahan pulp. Surlani membantu TAJ mendirikan enam perusahaan perkebunan kayu dan mengidentifikasi satu perusahaan (PT Madukoro) untuk diakuisisi. Perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki basis modal atau aset, karyawan, atau riwayat operasional: ringkasnya, mereka adalah perusahaan shell (cangkang).626a192267d3

Seperti ditunjukkan Tabel 1, sejumlah direktur dan komisaris yang diangkat perusahaandiambil dari para kerabat TAJ sendiri. Mereka termasuk sepupu dan sopir bupati, Muhammad Faisal (N4); saudaranya, Tengku Lukman Jaafar (N13); serta istri, anak perempuan, asisten rumah tangga dan keluarga dekat lainnya.d2b953dddaa9 Namun, direktur lain juga terkait dengan birokrat yang kuat di Kabupaten Pelalawan dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Para direktur ini termasuk Budi Surlani (N2); Hambali staf kehutanan kabupaten (N6); Andri Yama Putra (N9), pejabat kehutanan provinsi; pejabat pusat dan istri pejabat Pelalawan (N3); temannya, Margareta (N8); dan istri mantan kepala Dinas Kehutanan Pelalawan (N12). Individu-individu ini pada dasarnya merupakan 'jaringan orang-orang kepercayaan' TAJ,ed86256ef4ba sebuah konsep umum dalam studi kejahatan terorganisir. Tak satu pun dari orang-orang ini pernah dituntut KPK karena peran mereka dalam skema korupsi tersebut.

Basis utama tuntutan terhadap TAJ adalah penyalahgunaan wewenang dan penyuapan. Pengadilan menyatakan ia telah menyetujui izin IUPHHK-HT kepada 15 perusahaan untuk konsesi hutan tanaman dengan imbalan suap. Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dan ditinjau Dinas Kehutanan Provinsi Riau, yang kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada bupati. Meski secara teknis izin harus ditinjau gubernur Riau dan menteri kehutanan di Jakarta, dokumentasi terkait tahap pertama penerbitan izin, tidak seperti yang kedua, tidak dikirim ke kantor manapun. Izin tersebut memungkinkan serangkaian kegiatan eksploitasi kayu di lahan perkebunan, termasuk penebangan dan pembangunan perkebunan. Namun, pengawasan udara oleh penyidik KPK menunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut telah menebang hutan perawan di luar area konsesi, senilai Rp 1,2 triliun ($ 128 juta).ab5c07c0ef19

Di antara perusahaan yang menerima lisensi IUPHHK-HT, tujuh yang berafiliasi dengan TAJ. Dalam kesaksiannya ke KPK, Surlani menyatakan bupati tidak pernah benar-benar berniat mengoperasionalkan perusahaan, tetapi menggunakannya sebagai 'kendaraan' (wadah) mendapatkan izin HT dan kemudian menjual izin tersebut ke perusahaan pengolah pulp PT RAPP.5ef2eee23c7a Sebagai tangan kanan TAJ, Surlani bertanggung jawab memalsukan dokumentasi permohonan izin, termasuk data survei lapangan, catatan keuangan dan pajak perusahaan, serta analisis dampak lingkungan dan studi kelayakan. Biaya terkait pembuatan dokumen-dokumen ini, termasuk suap ke TAJ dan Dinas Kehutanan kabupaten dan provinsi, terutama ditanggung PT RAPP dan anak perusahaannya PT Persada Karya Sejati (PT PKS) (lihat Gambar 1). Keterlibatan awal ini menyiratkan raksasa pulp tersebut terlibat dalam skema ini sejak awal, meski asumsi ini tidak pernah dikonfirmasi Surlani atau TAJ, juga tidak ada pertanyaan yang diajukan dalam interogasi. Sebagai bagian dari skema ini, delapan perusahaan lain menerima izin palsu. Mereka adalah perusahaan pemasok kayu pihak ketiga yang terbilang mapan, enam diantaranya memiliki kontrak PT RAPP dan dua berafiliasi dengan pesaingnya, PT IKPP.

Antara 2003 dan 2004, PT RAPP mengakuisisi lima perusahaan pemasok pulp milik TAJ, memasang manajemen senior dari PT RAPP, atau anak perusahaan PT RAPP PT PKS, sebagai direktur perusahaan.fd8873acd4cf PT RAPP membuat perjanjian kerja untuk memasok pulp ke dua perusahaan TAJ lainnya. Kedua perusahaan yang dipilih untuk perjanjian pasokan ketimbang diambilalih adalah perusahaan yang direkturnya dari dinas kehutanan kabupaten dan provinsi (lihat Tabel 1). Pada tahun 2004, semua kecuali dua dari 15 perusahaan pemasok pulp yang terlibat dalam jaringan korupsi TAJ menjual produk kayu ke pabrik pengolahan pulp PT RAPP.

Skema ini menyebabkan lebih dari Rp 7 miliar ($ 6,3 juta) uang hasil korupsi mengalir ke rekening bank pribadi TAJ. Jumlah yang substansial juga ditransfer secara tunai atau cek dari PT RAPP/PT PKS ke Budi Surlani, dan jumlah lebih rendah untuk individu lain dalam lingkaran kepercayaan TAJ. Menurut pernyataannya sebagai saksi, Surlani menggunakan uang itu untuk tiga tujuan utama: menyuap individu di dinas kehutanan kabupaten dan provinsi; menutupi biaya menjalankan perusahaan cangkang TAJ; dan membayar biaya terkait upaya TAJ memenangkan Pilkada 2006.a414b34b8137 Biaya terakhir ini termasuk sumbangan kepada calo kekuasaan lokal di partai politik Golkar, biaya perjalanan, sejumlah kecil sumbangan untuk klub olahraga, kelompok budaya, dan masjid, serta amplop untuk editor media lokal. Putusan TAJ menunjukkan total keuntungan yang ia raup dari skema ini – yaitu, dana yang langsung ditransfer ke TAJ selain jumlah yang ditransfer ke lingkaran dalamnya – diperkirakan mencapai Rp 19 miliar ($ 21 juta).

Menuntut korupsi berjejaring

Pada Desember 2007, hanya setahun setelah masa jabatannya yang kedua, TAJ ditangkap KPK dan dituntut atas tuduhan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan penyuapan antara 2001 dan 2007.2a6ecb530532 Keputusan Budi Surlani meniup peluit pada skema ini menjadi dasar penuntutan KPK. Dalam persidangan pertamanya, TAJ dijatuhi hukuman penjara 12 tahun3101412c0f05 karena mengeluarkan izin secara tak sah.8d96fcb92138 Hukuman ini termasuk denda sebesar Rp 500 juta dan perintah membayar kepada negara Rp 12,3 miliar ($ 11,1 juta) dalam biaya restitusi, yang diperkuat Mahkamah Agung setelah banding TAJ.

Meski demikian, dalam putusannya, hakim jelas menyatakan bahwa kejahatan TAJ dilakukan 'secara kolektif.' Pengadilan antikorupsi di PN Jakarta Pusat mengutip perizinan dan izin rekanan yang disetujui kepala Dinas Kehutanan Pelalawan berturut-turut, yaitu Bambang Pudji Suroto (N26), Tengku Zuhelmi (N27), dan Edi Suriandi (N28), serta kepala Dinas Kehutanan Riau Syuhada Tasman (N44) , Burhanuddin Husin (N47), Asral Rachman (N45), dan Sudirno (N48), dan Gubernur Riau yang baru terpilih, Rusli Zainal (N46).9c0d6e2815f5 Namun, hakim tidak menyebutkan sejumlah direktur dan komisaris yang terkait dengan Dinas Kehutanan Pelalawan dan Riau yang diuntungkan secara langsung atau melalui anggota keluarganya (N12 dan N26), yang menunjukkan ikatan dalam jaringan korupsi terjalin lebih erat dibanding yang dinyatakan hakim ke publik. Dalam pembelaannya, pengacara TAJ berargumen bahwa ia adalah korban konspirasi, yang dilakukan jaringan gelap aktor publik dan swasta yang korup.

Meski Tasman (N44), Husin (N47), Rachman (N45), dan Zainal (N46) kemudian dihukum atas tuduhan korupsi lebih rendah antara 2009 dan 2012, pejabat lain yang disebutkan dalam vonis dan terkait dengan skema tersebut tidak diadili. Pengadilan juga menemukan manajer umum PT RAPP, Rosman (N118), adalah pemain kunci dari jaringan korupsi ini. Namun, ia melarikan diri selama investigasi, sehingga informasi tentang keterlibatannya terbatas pada kesaksian saksi dan bukti pembayaran. Tidak satu pun direktur dari 15 perusahaan pemasok pulp diadili karena keterlibatan mereka dalam mendapatkan lisensi HT yang tak sah. PT IKPP dan afiliasinya tidak diinvestigasi sama sekali.Selain itu, tuntutan aktivis lingkungan setempat kepada kementerian untuk mencabut izin perusahaan pemasok pulp hasil kongkalikong tersebut diabaikan.d9f7d32353a4

Menggunakan arsip hukum untuk membedah jaringan korupsi

Jika korupsi 'berjejaring', sebagaimana disimpulkan hakim, lalu bagaimana jaringan ini berfungsi secara efektif, dan kepentingan siapa yang dilayaninya? Langkah pertama analisis jaringan sosial adalah mengidentifikasi serangkaian kekayaan data yang dapat memberikan detail kualitatif tentang hubungan berbagai simpul – yaitu aktor di dalam jaringan. Mengingat kerahasiaan hubungan ini dan fakta bahwa para aktor itu sendiri adalah narator yang tidak dapat dipercaya tentang kegiatan korupsi mereka, para peneliti sering menggunakan dokumentasi penegak hukum untuk mencatat interaksi antar simpul penting untuk analisis jaringan. Namun, satu kendala potensial untuk hasil yang kuat adalah 'efek target,' di mana pengejaran terhadap satu atau lebih individu mendistorsi pandangan yang lebih lengkap terhadap jaringan. Penelitian terbaru di bidang ini menunjukkan menggabungkan beberapa rangkaian data hukum memberi pemahaman lebih luas tentang cara kerja seluruh jaringan kriminal.75597349ba55

Untuk keperluan penelitian ini, saya menggunakan berita acara pemeriksaan (BAP) untuk mendokumentasikan simpul dalam jaringan dan interaksinya. Data-data ini tidak hanya sulit diakses dan dalam format yang tidak dapat dicari secara digital;9e2c4d926e3b ukurannya juga sangat besar, dengan BAP lebih dari 2.000 halaman. Penelitian ini mengambil simpul dan mengumpulkan data dari daftar bukti yang diterima yang dikumpulkan peneliti. Data-data ini merinci interaksi simpul – dalam bentuk kwitansi keuangan atau surat – dengan cara yang tidak bergantung pada aktor untuk menceritakan hubungan mereka sendiri. Data dikombinasikan dengan berkas interogasi TAJ dan Budi Surlani dan pembacaan spesifik terhadap berkas interogasi saksi yang disebutkan lainnya, yang sering mendokumentasikan pertemuan atau transaksi keuangan.

Dua kumpulan data ini menghasilkan total 201 simpul individu, 92 simpul organisasi atau perusahaan, dan 919 interaksi antara simpul ini dari September 2000 hingga Desember 2007. Interaksi ini diberi kode berdasarkan jenis, termasuk interaksi keuangan, panggilan telepon, surat perjanjian, pertemuan informal, dan korespondensi resmi, yang merupakan bagian terbesar dari rangkaian data. Selain itu, kesaksian saksi tertentu, berkas interogasi TAJ sendiri, laporan surat kabar, dan laporan LSM Eyes on the Forest digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif.91e584dc6352 Di samping data ini, sebanyak mungkin informasi kualitatif dikumpulkan tentang setiap simpul individu, dengan fokus pada riwayat pekerjaan. Penting diingat tidak semua aktor yang disebutkan dalam kumpulan data terlibat dalam kejahatan dan tidak semua interaksi yang dipetakan dalam proses ini ilegal. Memang banyak interaksi dapat dianggap normal, interaksi resmi dalam proses mendapatkan apa yang pada akhirnya merupakan izin ilegal.

Untuk analisis, jaringan dibangun menggunakan paket igraph dalam R, bahasa pemrograman.132f0a9bfa5d Jaringan didefinisikan oleh semua aktor (simpul) yang diidentifikasi dalam investigasi, sementara ikatan jaringan terdiri dari semua transaksi tertulis, verbal, kekerabatan, dan keuangan yang terjadi antara satu aktor dan lainnya (ikatan terarah). Pertemuan informal antara dua aktor atau lebih didefinisikan sebagai ikatan dua arah. Pengukuran sentralitas standar diterapkan pada masing-masing aktor dalam jaringan, termasuk derajat total, kedekatan, simpul antar, tepi antar, PageRank, dan sentralitas vektor eigen.0376eb1926f3 Sentralitas eigen mengidentifikasi pelaku yang memiliki sejumlah besar tautan ke aktor lain yang memiliki banyak tautan; dengan cara ini juga menilai hubungan tingkat kedua. Karena itu, seorang aktor yang memiliki sedikit koneksi tetapi koneksi mereka sendiri terhubung dengan baik akan mendapat skor tinggi pada ukuran sentralitas nilai eigen. Selanjutnya, pengelompokan hirarki aktor diterapkan ke jaringan lengkap untuk menyoroti sub-jaringan yang berpusat di sekitar aktor kunci potensial.dc4ad700edde

Tantangan metodologis

Rangkaian data menampilkan sejumlah keterbatasan. Pertama, data kemungkinan tidak lengkap sesuai kriteria SNA sosial-sentris standar. Penyidik KPK mengidentifikasi apakah aktor tahu TAJ, tetapi tidak menelisik apakah mereka tahu semua aktor lain yang diidentifikasi dalam daftar saksi. Akibatnya, rangkaian lengkap hubungan antar simpul tidak dapat dikonfirmasi. Selain itu, bukti dalam laporan investigasi menghasilkan sekitar 90 aktor tambahan yang,secara sadar atau tidak sadar, membentuk bagian dari jaringan tetapi belum diidentifikasi oleh penyidik ​​sebagai saksi. Ini menunjukkan batas-batas jaringan ini tidak jelas.

Distorsi lain terhadap data adalah para penyidik KPK, yang berupaya mencapai putusan bersalah, berorientasi pada kerangka hukum Indonesia, yang condong ke arah pengejaran aktor pemerintah (aparatur negara)dibanding aktor swasta atau perusahaan. Akibatnya, ada kesenjangan dalam data terkait pelaku sektor swasta seperti Rosman (N118), direktur PT RAPP, yang minat dan sumber dayanya penting bagi berfungsinya jaringan. TAJ juga menyetujui lisensi pemanfaatan kayu untuk PT Mitra Hutani Jaya dan PT Satria Perkasa Agung, keduanya perusahaan pemasok pulp yang berafiliasi dengan pesaing PT RAPP, PT IKPP. Meski para penyidik mengumpulkan bukti material terkait pengadaan izin ini, mereka tidak banyak mewawancarai saksi yang berafiliasi dengan PT IKPP. N57, direktur utama sebuah perusahaan kelapa sawit besar, yang kepadanya TAJ memiliki utang yang sangat besar, juga lolos dari pengawasan. Pengecualian aktor tertentu atas orang lain melalui proses investigasi kriminal dikenal sebagai 'efek sorotan.'

Efek sorotan juga berarti data hanya sebagian mencerminkan aliran keuangan melalui jaringan. Investigator KPK memetakan transfer keuangan antar aktor tetapi hanya secara acak mengejar transfer tingkat kedua ke simpul lain, yang akan secara signifikan meningkatkan data jaringan. Data juga menunjukkan beberapa organisasi dan aktor, seperti perusahaan yang dikelola Surlani 'seolah-olah' untuk TAJ, menyerap transfer material yang sangat besar, tetapi mengingat status mereka yang sebagian besar non-operasional, tidak jelas apa bagaimana dana tersebut dihabiskan. Aktor-aktor lain yang diidentifikasi dalam studi kualitatif tidak ada dalam peta pelaku penebangan liar, seperti anggota militer dan polisi.357843c31bdb Tidak cukup data juga, tentang bagaimana jaringan ini terlibat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, terlepas dari persetujuan kementerian atas izin sekunder yang terkait dengan skema tersebut.91b71b438df0 Meski demikian, penilaian ketahanan data yang tersedia perlu mempertimbangkan waktu kasus ini. Pada 2007, hanya tiga tahun setelah pembentukan komisi anti-korupsi, para penyidik KPK masih baru dalam pekerjaan ini dan ingin mengumpulkan sebanyak mungkin bukti. Akibatnya, file investigasi yang berkaitan dengan kasus TAJ mungkin sebenarnya merupakan data paling lengkap tentang jaringan korupsi yang dimiliki KPK.

Siapa yang bergabung dalam jaringan korupsi dan mengapa?

Berbeda dari jaringan kriminal, jaringan korupsi digambarkan dalam literatur bersifat luas dan terdesentralisasi, tersebar di seluruh organisasi dan individu dan 'melibatkan lusinan, bahkan ratusan orang'.719e47a441be Banyak dari orang-orang ini adalah apa yang disebut Wang sebagai 'aktor abu abu’ yang memiliki keterampilan spesialis, seperti pengacara, notaris, akuntan, surveyor, dan konsultan teknis. Entah dengan sadar atau tanpa sadar, keterlibatan mereka memungkinkan pertukaran dan fungsi terpenting dalam jaringan korupsi.93a7e815816a

Jaringan yang berkelindan di sekitar TAJ mengkonfirmasi temuan ini. Jaringan ini menampilkan 201 aktor (simpul) di tujuh kategori pekerjaan/asosiasi berbeda. Sebagian besar jaringan ini berpusat di kota, terutama Pangkalan Kerinci, ibukota Kabupaten Pelalawan, dan Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau. Dari 201 aktor, hanya 19 yang dapat dikategorikan sebagai kepala asosiasi politik atau lembaga pemerintah nasional atau direktur aktif perusahaan sektor swasta. Hanya 37% dari 108 simpul yang diwawancarai penyidik ​​KPK menyatakan mereka mengenal TAJ secara pribadi. Ini berarti sebagian besar aktor sebenarnya terintegrasi secara longgardan mungkin sebagian tanpa menyadarinya, ditarik melayani jaringan melalui afiliasi kelembagaan mereka atau hubungan mereka dengan aktor lain.

Jaringan TAJ sangat bertingkat berdasarkan status, jenis kelamin, dan kelas. Ini adalah ketidaksetaraan struktural yang memperumit faktor keterlibatan dan perolehan materi. Banyak pendukung korupsi adalah fungsionaris tingkat menengah atau rendah yang bekerja di lembaga-lembaga di mana karier mereka bergantung pada kekuatan diskresi pejabat tinggi. Fakta bahwa 'jaringan kepercayaan' TAJ termasuk istri dan dua anaknya, asisten rumah tangga, dan sopir pribadinya menimbulkan pertanyaan bagaimana kekerabatan dan kepercayaan dimediasi melalui hubungan ketimpangan struktural dalam jaringan korupsi. Meski jaringan kriminal disatukan oleh janji keuntungan materi bersama, jaringan korupsi tampaknya diintegrasikan secara longgar oleh kombinasi kepentingan bersama, kewajiban profesional, utang sosial, kewajiban keluarga, dan hubungan paksaan.17eca0f950a2

Simpul dari industri pulp merupakan kelompok pekerjaan terbesar dalam jaringan, 41% dari jaringan. Banyak dari aktor-aktor ini adalah manajemen tingkat menengah, termasuk auditor, kasir, akuntan, penasihat hukum, staf sumber daya manusia, manajer kamp, ​​dan mandor. 'Pelaku abu-abu' yang berafiliasi ke perusahaan dengan keahlian khusus mengambil peran penghubung utama, memberikan instruksi dan transfer uang ke lingkaran dalam TAJ. Pejabat dinas kehutanan kabupaten dan provinsi membentuk kelompok pekerjaan terbesar kedua dalam jaringan, dengan gabungan 27,9% simpul. Dalam kelompok ini, pejabat tingkat kabupaten mendominasi. Hanya sembilan aktor berasal dari dinas kehutanan provinsi, termasuk kepala dinas Syuhada Tasman, Asral Rachman, dan Burhanuddin Husin, yang akhirnya dihukum karena peran mereka.

Kategori pemerintah termasuk anggota dewan lokal terpilih, seperti pengganti TAJ dan kepala cabang partai Golkar. Pemerintah juga termasuk politisi yang berbasis di provinsi dan Jakarta seperti mantan gubernur Riau, gubernur saat itu Rusli Zainal, tiga menteri kehutanan dan empat pejabat kehutanan di pemerintah pusat. Terakhir, kategori 'lain' diisi aktor yang berada dalam posisi pengawasan. Orang-orang ini dipekerjakan di dalam masyarakat sipil, media, dan pemerintah, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Mengkategorikan aktor berdasarkan pekerjaan berguna, karena menyoroti kelompok dengan koneksi erat. Klaster simpul dapat diidentifikasi pada PT RAPP/PT PKS dan Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. Pada yang terakhir ini muncul dari lima atau enam individu yang tampaknya mendominasi manajemen dinas, yang memegang posisi kunci, termasuk kepala dinas. Tetapi kategorisasi pekerjaan juga menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk mengungkap bagaimana pelaku penting jaringan dengan mudahnya melanggar kompartementalisasi. Hal ini sejalan dengan banyak literatur yang menunjukkan 'pelanggaran kategori' adalah fitur khas jaringan korupsi, terutama dalam konteks korupsi politik yang meluas atau sistematis.f9becbdff1f2

Wang (2019) menjelaskan empat jenis pelanggaran kategori (juga disebut 'boundary spanning' atau 'brokerage') yang berfungsi memperluas jaringan korupsi: (a) pejabat ditransfer melintasi yurisdiksi birokrasi, (b) aktor sektor swasta yang menghubungkan berbagai aktor pemerintah, (c) pejabat negara pindah ke sektor swasta, dan (d) kerabat pejabat yang menghubungkan sektor publik dan swasta. Dalam jaringan TAJ, keempat jenis itu terbukti. Kerabat TAJ bertugas dalam peran direktur perusahaan, bersama para mantan dan staf kehutanan kabupaten saat ini (serta kerabat mereka). Para direktur perusahaan pemasok kayu sering kali mengelola lebih dari satu bisnis dan memiliki latar belakang sebagai mantan karyawan PT RAPP atau PT PKS (lihat Tabel 1). Selama periode TAJ sebagai bupati, Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan juga dirotasi ke posisi manajemen di kantor bupati, yang mengkhususkan diri dalam konservasi hutan atau dampak lingkungan. Aktor yang terlibat dalam pelanggaran kategori memiliki banyak koneksi, namun mereka bukan aktor yang paling kuat secara kelembagaan dalam jaringan. Ini menunjukkan bahwa makelar adalah jenis tenaga kerja dalam jaringan korupsi yang diperuntukkan bagi aktor tingkat menengah dan kedua.

Struktur relasional dari jaringan korupsi

Analisis jaringan sosial mengidentifikasi struktur hubungan yang memungkinkan jaringan berfungsi.bb1224ed1ae7 Dalam penelitian ini, langkah pertama adalah menghasilkan statistik deskriptif, yang memberikan pemahaman tentang topografi keseluruhan jaringan (Tabel 3). Hasil analisis ini menunjukkan jaringan yang besar dan luas, yang ditunjukkan oleh skor antar yang rendah. Ini konsisten dengan banyak aktor yang terlibat dalam jaringan korupsi ini, banyak di antaranya yang melakukan kegiatan birokrasi rutin untuk memproses lisensi HTI. Tetapi jaringan itu juga relatif tidak terkonsolidasi, sebagaimana tercermin dalam skor kepadatan dan transitivitas yang rendah.

Jika survei topografi menyediakan representasi umum dari hubungan dalam jaringan, Gambar 2 memberikan visualisasi hubungan antara, ukuran hubungan paling signifikan dalam jaringan TAJ. Ikatan lebih kuat antara dua simpul menunjukkan frekuensi interaksi lebih tinggi, sebagaimana diuraikan dalam metodologi. Simpul lebih besar mewakili aktor dengan jumlah koneksi lebih tinggi. Gambar 2 juga menyoroti hubungan, klaster, dan subkelompok yang biasanya tersembunyi. Bagian berwarna mengatur simpul ke dalam grup relasional utama dalam jaringan berdasarkan frekuensi interaksi.

Gambar 2. Hubungan antara jaringan korupsi TAJ

Hubungan utama dari Gambar 2 ditampilkan pada Tabel 4, yang memberi peringkat delapan jalur relasional paling aktif dalam jaringan. Tidak mengherankan, seperti ditunjukkan Gambar 2, hubungan paling penting dalam jaringan adalah hubungan antara TAJ (N1) dan Budi Surlani (N2). TAJ dan Surlani juga merupakan aktor dengan koneksi terbanyak. Jalur yang paling sering dilalui berikutnya adalah antara TAJ dan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, berturut-turut, yaitu Asral Rachman (N45), Syuhada Tasman (N44), dan Burhanuddin Husin (N47); semua kemudian diselidiki KPK dan dihukum karena korupsi.

Di bagian bawah tabel, ikatan peringkat kelima dan keenam di antaranya adalah dari kepala dinas provinsi Asral Rachman (N45) dan Burhanuddin Husin (N47) dengan pegawai di Dinas Kehutanan Riau (N98 dan N104). N98 dan N104 memegang, pada tahun berbeda, posisi yang sama dengan sub-unit Dinas yang tampaknya tidak terkait dengan proses izin penebangan. Hal ini menunjukkan individu dalam dinas kehutanan yang tidak secara rutin memproses izin tetap memiliki otoritas informal yang cukup untuk memberikan pengaruh signifikan dalam penerbitan izin. Hubungan-hubungan ini yang berperingkat sangat tinggi dalam ikatan di antara keduanya menunjukkan sifat stratifikasi dari jaringan dan peran signifikan aktor abu-abu yang masuk tingkatan lebih rendah dalam melakukan pekerjaan memfasilitasi kegiatan korupsi.

Banyak literatur tentang jaringan kriminal menunjukkan struktur jaringan dimediasi melalui ketegangan antara kebutuhan ganda atas efektivitas dan keterbukaan.e6d01073937a Cunningham, Everton, dan Murphya771005d9557 berpendapat jaringan teroris sangat responsif terhadap penegakan hukum, bergeser dengan cepat dari hierarkis ke formasi seperti sel yang terdesentralisasi. Dalam jaringan korupsi TAJ, kita melihat beberapa struktur jaringan bekerja. Gambar 2 menunjukkan dua formasi berbentuk bintang yang mendominasi jaringan. Struktur ini, juga dikenal sebagai formasi hub-and-spoke (utama-dan-pengumpan), diatur seperti yang kita harapkan di sekitar simpul dengan tingkatan tertinggi, TAJ (N1) dan Budi Surlani (N2). Jaringan berbentuk bintang adalah ciri khas kejahatan terorganisir tradisional.b62c32467ac3

Jenis pembentukan jaringan ini efisien karena sangat terpusat.719cbcccad86 Namun, meski jaringan hub-and-spoke (utama-dan-pengumpan) efisien dalam menggerakkan informasi dan sumber daya, mereka juga membuat hub terlihat jelas. Karena simpul-simpul paling terhubung juga paling rentan terhadap penegakan hukum, strategi hub-and-spoke yang tersentralisasi penuh dengan risiko.50cbf316bc15 Contohnya, TAJ secara langsung memonopoli hubungan dengan pialang kunci kekuasaan politik, pejabat daerah (N120) dan mantan menteri kehutanan. Wang8b8fab02a5c5 berpendapat satu bentuk boundary spanning (merentang batas) terdiri dari aktor sektor swasta yang menghubungkan aktor pemerintahsatu sama lain. Pada Gambar 2 kita melihat akses TAJ ke menteri kehutanan (N51) sebenarnya tidak langsung dan dimediasi oleh aktor industri pulp (N122).

Seperti TAJ, Budi Surlani juga merupakan pusat simpul dalam formasi berbentuk bintang. Sebagai simpul jaringan paling terhubung, Surlani melakukan korupsi harian dengan menyalurkan informasi dan uang secara fisik. Jaringannya mencakup koneksi dengan bagian dari jaringan di bawah arahan TAJ. Efeknya bukan hanya untuk membawa berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, keluarga, dan sosial TAJ ke dalam satu jejaring, tetapi menghasilkan kesan jarak antara bupati dan skema korupsi. Gambar 2 menunjukkan cincin 'pengumpan,' atau struktur hubungan buntu, di sekitar Surlani. Ini terutama adalah birokrat tingkat kedua dari dinas kehutanan kabupaten dan provinsi, anggota direksi perusahaan pulp, dan staf industri pulp dan PT RAPP, yang menjadi aktor tempat Budi Surlani menerima dan mengirimkan uang.

Dalam transkrip interogasinya oleh penyidik ​​KPK, Surlani terus berpendapat bahwa ia bekerja atas perintah TAJ dan secara pribadi tidak mendapat untung dari skema tersebut. Namun, basis data interaksi menggambarkan Surlani, bersama pejabat Dinas Kehutanan Pelalawan, Hambali (N6), mendapatkan sejumlah besar uang dari PT RAPP, yang mereka masukkan ke dalam dua perusahaan cangkang TAJ. Surlani menyatakan ke penyidik KPK uang ini seolah-olah untuk 'biaya operasional' perusahaan yang pada akhirnya akan masuk ke dalam perjanjian kerja dengan PT RAPP (Tabel 1). Karena investigasi aliran-aliran uang berakhir pada titik ini, tidak jelas bagaimana jumlah besar ini dicairkan, dan penyidik tidak menanyai saksi lebih lanjut tentang niat jangka panjang mereka atas perusahaan-perusahaan ini. Bahkan, kepentingan Surlani dan Hambali tidak pernah dibuat eksplisit.

Surlani juga terkait erat dengan jaringan lain yang muncul di sekitar N3. Dengan temannya Margareta (N8), N3 mentransfer sejumlah uang ke jaringan kecil rekanan yang belum mengembangkan hubungan dengan TAJ. Ini termasuk simpul N78, N147, N148, dan N149. Tiga aktor terakhir tidak pernah terdaftar sebagai saksi oleh penyidik ​​KPK, meski N147 adalah karyawan PT RAPP dan makelar kekuasaan terkenal di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mengapa jumlah ini ditransfer dengan cara ini dan untuk tujuan apa tidak menjadi titik investigasi.

Dinamika relasional penting kedua adalah bentuk modular, atau subkelompok, yang ditunjukkan pada bagian kanan bawah Gambar 2. Modularitas, menurut Ferrali,248e4afe79e4 adalah fitur kunci birokrasi korup karena merupakan ekspresi kekuatan monopoli dari aktor pemerintah. Gambar 2 menunjukkan komponen modular di sekitar kepala Dinas Kehutanan provinsi, yaitu Syuhada Tasman (N44), Asral Rachman (N45), dan Burhanuddin Husin (N47), yang menduduki posisi ini dalam periode berbeda selama masa skema. Sebagai kepala kantor penting ini, simpul-simpul ini mendominasi pemrosesan izin tak sah dan mengendalikan gugus lebih rendah berwarna ungu yang tidak dapat diakses TAJ dan Surlani. Kontrol monopoli mereka atas dinas kehutanan provinsi menjelaskan peringkat tinggi dari hubungan-hubungan ini pada Tabel 3. Ini sesuai dengan temuan mutakhir dari Mahanty83057a519438 dalam studinya tentang peran aktor pemerintah dalam rute penyelundupan di Vietnam.

Analisis simpul: Kekuatan dan impunitas dalam jaringan

Gambaran bagaimana kekuatan diorganisir dalam jaringan TAJ berubah ketika kita mengalihkan fokus analisis dari level ikatan (data relasional) ke level simpul (aktor individu). Langkah sentralitas simpul memberi pemahaman ke mana aktor individu memberikan pengaruh terhadap jaringan. Tetapi sentralitas dapat ditangkap dengan cara berbeda, masing-masing perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dalam konteks korupsi jaringan649adfe5bf2b Sebagai contoh, derajat sentralitas mengukur jumlah ikatan yang dimiliki sebuah simpul dan mengasumsikan bahwa simpul dengan jumlah ikatan tertinggi memiliki kekuatan paling besar. Namun, para ahli kajian jaringan korupsi telah mengamati bahwa memiliki banyak ikatan dapat membuat aktor kunci rentan terdeteksi. Akibatnya, para perancang korupsi bisa memilih membatasi paparan sosial mereka dan sebagai gantinya memajukan makelar atau perwakilan yang menjalankan ikatan atas nama mereka di seluruh jaringan.e1f95709cbef Dengan demikian, para ahli menyarankan meski aktor-aktor penting memiliki sentralitas derajat rendah, mereka tidak mungkin memiliki sentralitas perantaraan rendah, suatu ukuran yang lebih baik untuk menggambarkan aktor yang memiliki pengaruh tidak langsung atau sebagai penjaga gerbang.891530a96c4c

Seperti yang diharapkan, Budi Surlani dan TAJ mendominasi semua ukuran sentralitas. Hubungan mereka adalah pusat dari jaringan ini, dan hasilnya, mereka sangat terlihat dalam jaringan. Tetapi ketika kita beralih dari menganalisis data ikatan untuk mempertimbangkan data simpul individual, dinamika pengaruh yang berbeda muncul. Pertama, pengaruh kepala dinas provinsi menghilang (Tabel 4 dan Gambar 2). Alih-alih, dengan mengukur tingkat sentralitas, sejumlah aktor yang diambil dari lingkaran dalam TAJ dan dewan direksi perusahaan cangkangnya, termasuk saudara TAJ, Tengku Lukman Jaafar, pejabat pusat dan istri pejabat Pelalawan (N3), Margareta (N8), pejabat kabupaten Pelalawan Hambali (N6), pejabat kehutanan provinsi Andri Yama Putra (N9), dan sopir Muhammad Faisal (N4). Dalam banyak hal ini beresonansi dengan representasi tradisional dari jaringan kriminal, kerabat dan rekan yang dipercaya mendominasi lingkaran dalam jaringan.

Namun, ketika diorganisir oleh sentralitas perantaraan, berbagai aktor yang muncul bergeser lagi. Di sini, di samping jaringan kepercayaan TAJ, kita melihat kehadiran sejumlah aktor perusahaan pulp, tokoh politik dan sosial, dan birokrat kehutanan provinsi. Secara khusus, kelompok ini mencakup dua akuntan dinas kehutanan provinsi (N84 dan N83); karyawan PT RAPP (N63) yang mengaktifkan skema; manajer umum PT RAPP Rosman (N118), yang membiayai skema tersebut; seorang baron kelapa sawit (N57), yang TAJ tampak sangat berhutang budi sebelum skema ini; dan aktor-aktor politik, seperti manajer kampanye TAJ (N144), broker kekuasaan partai Golkar (N80), dan editor surat kabar (N82). Distorsi dalam rangkaian data berarti kita tidak memiliki gambaran yang jelas apakah para aktor ini saling mengenal secara langsung. Terfragmentasi oleh pekerjaan, dengan minat berbeda, kelompok aktor ini seharusnya tidak dipahami sebagai komplotan gelap dari dalang yang memanipulasi jaringan. Namun, hasil ini menunjukkan jaringan TAJ dibumbui orang-orang yang memiliki akses luar biasa ke sumber daya utama – opini publik, lembaga birokrasi, uang, atau pengaruh politik – dan memberikan pengaruh terhadap jaringan dengan cara yang kurang terbuka. Orang-orang ini berhasil menghindari penuntutan, dan beberapa dari mereka terus memiliki kekuasaan yang signifikan atas politik kehutanan di Riau.

Pertanyaan tentang impunitas dan kekuasaan lebih jauh tercermin dalam struktur jaringan, yang dibahas pada bagian sebelumnya. Formasi hub-and-spoke, meski efisien, terlalu sederhana, dan dalam hal ini memperkuat visibilitas TAJ dan Budi Surlani. Akses ke informasi dan sumber daya relatif mudah bagi sebagian besar pelaku, sehingga meningkatkan peluang untuk mengungkap jaringan ini. Semua ini menunjukkan TAJ dan para aktor dalam jaringan korupsinya tidak merasa terancam oleh penegakan hukum. Mengingat rendahnya kapasitas dan minat polisi Indonesia dalam menginvestigasi kejahatan keuangan, serta fakta bahwa komisi anti korupsi masih dalam masa pertumbuhan, ancaman penegakannya memang rendah. Di Jakarta, kementerian kehutanan hampir tidak bisa membuat bupati mematuhi peraturan, apalagi kantor polisi hutan Kabupaten di wilayah yang sangat luas seperti Pelalawan. Akibatnya, TAJ dan pelaku jaringan lainnya dapat menduga bahwa risikonya rendah, dan mereka memiliki sedikit motivasi untuk menyesuaikan hubungan dan kegiatan jaringan untuk menghindari deteksi.

Selain kelemahan kepolisian, jaringan TAJ memiliki alasan lain untuk percaya bahwa mereka kebal terhadap penegakan hukum. TAJ menjadi bupati kabupaten tersebut saat krisis yang tak kunjung tuntas dalam industri pulp, industri yang signifikan secara nasional yang pertumbuhannya tidak berkelanjutan sejauh ini didorong oleh perencanaan fantastik, perlakuan istimewa negara, dan pelanggaran hukum. Karena persaingan ketat untuk bahan baku mengancam industri pemula, TAJ berargumen di pengadilan bahwa mengeluarkan izin bodong kepada perusahaan cangkang adalah solusi strategis yang akan memastikan pasokan kayu. Meski izin tersebut tidak sepenuhnya legal, fakta bahwa izin akhirnya ditandatangani Kementerian Kehutanan di mata TAJ mengkonfirmasi bahwa penyelesaian semacam ini secara diam-diam diizinkan Jakarta. Pendeknya, struktur jaringan TAJ – tidak canggih, terlihat, dan sangat rentan – dilihat oleh para pelaku intinya sebagai bagian dari impunitas politik dan hukum yang mereka lihat dinikmati industri pulp. Kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa jaringan korupsi dibentuk tidak hanya oleh imperatif kembar kerahasiaan dan keuntungan, tetapi oleh dinamika ekonomi politik nasional.

Bagi para konglomeratpulp Riau, skema TAJ adalah rute cepat mengamankan pasokan kayu. Jaringan korupsi ini perlu dipahami dalam perspektif historis: muncul pada saat yang menentukan bagi industri, meletakkan dasar bagi sistem pasokan pulp yang menggabungkan manfaat jarak legal dengan hak istimewa integrasi vertikal. Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK secara efektif mengeluarkan TAJ dan aktor pemerintah provinsi dari jaringan. Tetapi gagal menyasar sektor swasta yang memiliki kepentingan dalam skema ini, KPK mengizinkan jaringan TAJ – yang sangat penting untuk pasokan pulp – untuk secara efektif tertanam dalam ekonomi pulp.

Bagi PT RAPP ini berarti perusahaan penebangan zombie-nya dapat mengkonsolidasikan keberadaan mereka dengan terus terlibat dalam pengadaan kayu ilegal, menggunakan cara-cara seperti pembakaran, pembalakan liar, izin hasil kongkalikong, dan penggelapan pajak. Perusahaan-perusahaan cangkang tidak hanya menyediakan pasokan kayu yang konsisten, dapat diprediksi, dan yang terpenting, juga memproyeksikan jarak legal yang tidak berbahaya bagi PT RAPP dan perusahaan induknya APRIL. Pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan pemasok PT RAPP, PT Merbau Pelalawan Lestari (PT MPL, lihat Tabel 2), ke pengadilan untuk pembalakan liar dan perusakan lingkungan berdasarkan tuntutan kepada TAJ dan terdakwa selanjutnya. Pengadilan menetapkan denda kepada perusahaan sebesar $ 1,2 miliar, jumlah yang tetap tidak dibayar hingga hari ini.cf410f3938e6 APRIL menolak tuduhan bahwa PT MPL adalah afiliasi PT RAPP dan mengaku tidak membeli serat dari perusahaan tersebut sejak 2005.0aac0ee18c1c

Kegagalan Pemerintah Indonesia menuntut pemilik perusahaan memiliki dampak jangka panjang yang luas pada industri ini, terutama dalam replikasi banyak elemen kejahatan TAJ oleh konglomerat-konglomerat pulp. Satu dekade setelah pemenjaraan TAJ, sebuah laporan yang memeriksa rantai pasokan pulp ke Asia Pulp and Paper, konglomerat saingan APRIL milik PT RAPP, menemukan 27 dari 33 pemasok kayu pulp yang seharusnya independen ke perusahaan itu sebenarnya dikelola lingkaran mantan dan karyawan aktif bagian keuangan, akuntansi, dan hukum APP serta kerabat dan rekanan mereka.f7e9dd1ed3f4 Ini meniru cara PT RAPP mengatur pengambilalihan perusahaan-perusahaan TAJ dan memasang direktur-pemasok pemasok pulp yang tampaknya 'independen' yang sebenarnya adalah karyawan PT RAPP. Dengan kata lain, sejak dituntutnya TAJ dan aktor lainnya dalam skema tersebut, pengusaha kayu pulp terus mengembangkan pemasok kayu yang terintegrasi secara vertikal melalui perusahaan-perusahaan cangkang 'independen' bodong.

Memberantas jaringan korupsi di sektor kehutanan Indonesia

Satu dekade sejak dijatuhkannya hukuman atas TAJ Indonesia telah menerapkan reformasi berjangkauan luas yang bertujuan mengatasi deforestasi ilegal. Ini termasuk adopsi insentif berbasis pasar internasional seperti REDD+, serta inisiatif penegakan hukum dan tata kelola hutan (FLEG), sertifikasi industri, perluasan penegakan hukum domestik, dan moratorium penebangan nasional.c6b4599284e4 Namun struktur perusahaan industri pulp tampaknya lolos dari reformasi.

Menggunakan analisis jaringan sosial untuk memetakan jaringan korupsi yang mendorong deforestasi memberikan cara inovatif mengatur dan menganalisis data korupsi, mengungkap pola aktivitas jaringan yang sulit terlihat. Seperti telah kita simak, jaringan korupsi kehutanan sangat luas dan jangkauannya tersebar. Jaringan ini melibatkan banyak aktor, yang diorganisir dalam berbagai kelompok dengan tingkat keuntungan berbeda-beda. Dalam jaringan yang dikaji dalam tulisan ini, aktor-aktor pemerintah yang kuat memegang kendali monopoli atas sumber daya utama, menjadikan mereka pemain utama, tetapi mereka dibantu oleh sejumlah 'aktor abu abu di ruang privat dan publik yang memanfaatkan keterampilan khusus mereka dalam bidang hukum, survei, atau akuntansi untuk memungkinkan skema ini bekerja. Arsitek jaringan juga memanfaatkan ketidaksetaraan sosial dan struktural yang ada untuk menarik kolaborator.

SNA menawarkan pemahaman yang dapat membantu memperkuat penuntutan korupsi di Indonesia. Dalam kasus TAJ, SNA mengkonfirmasi banyak keputusan penuntutan dan investigasi para penyidik ​​KPK. Ini termasuk keputusan menjadikan TAJ sebagai pusat jaringan dan mengejar kepala Dinas Kehutanan provinsi, Burhanuddin Husin, Asral Rachman, dan Syuhuda Tasman, atas partisipasi mereka dalam skema tersebut. Dapat dipahami, beroperasi dalam konteks peraturan dengan tanggung jawab pidana perusahaan hanya dilembagakan secara lemah, jaksa penuntut KPK memprioritaskan ”big fish” daripada aktor sektor swasta.b49fee2d68f9

Namun, meski tanggung jawab perusahaan lemah, kegagalan mencegat konspirator Rosman, manajer umum PT RAPP, adalah kelalaian mencolok. Aktor-aktor pulp mewakili komponen terbesar dari jaringan dan berada di antara penerima manfaat utama dari skema ini. Tidak hanya investigator mengabaikan keterlibatan PT RAPP; mereka juga tidak menuntut PT IKPP, yang pasokan kayu-kayunya juga berasal dari izin bodong, bahkan tidak diselidiki sama sekali. Tidak mengikuti aliran transfer moneter di luar transaksi lapis kedua berarti jaringan korupsi tampak lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini jelas mengaburkan peran penerima jaringan lainnya, termasuk tokoh-tokoh dalam elit politik dan sipil Pelalawan dan sektor pulpnya, yang terus memegang kekuasaan hingga hari ini. Dalam jangka panjang kondisi ini menyebabkan distorsi besar di sektor kehutanan. Dalam kasus korupsi ini, TAJ memberi izin penebangan ke perusahaan-perusahaan cangkang 'independen' fiktif yang kemudian diintegrasikan secara vertikal ke dalam konglomerat-konglomerat pulp utama Riau. Sejak pemenjaraan TAJ pada tahun 2009, model penipuan korporat ini tidak hanya berlanjut tetapi juga meningkat, yang mengarah pada penggundulan hutan primer Riau secara cepat.

Kasus TAJ dan dampak jangka panjangnya pada sektor pulp juga menunjukkan peran penting lembaga-lembaga negara dan non-negara dalam menerapkan bentuk-bentuk lain sanksi individu, administrasi, dan perusahaan. Para kolaborator TAJ melanjutkan karir mereka tanpa hambatan, beberapa dari mereka mengambil posisi kepemimpinan yang kuat dalam birokrasi kehutanan dan politik lokal. Tuntutan LSM lingkungan untuk menghapus perusahaan yang terlibat izin HT bodong diabaikan oleh otoritas kehutanan, sehingga perusahaan-perusahaan ini masih beroperasi sebagai pemasok pulp. Surveyor, akuntan, dan pengacara yang berpartisipasi dalam skema terus melanjutkan praktik pribadi tanpa sanksi. Membasmi jaringan korup membutuhkan strategi pencegahan korupsi yang secara aktif berkoordinasi melintasi batas-batas kelembagaan dan sektoral untuk menerapkan berbagai bentuk akuntabilitas dan sanksi publik, termasuk penurunan pangkat, pengunduran diri, pembatalan izin operasi, tinjauan etika publik dan sektoral, ganti rugi, dan kompensasi. Selain itu, para pembuat kebijakan yang prihatin dengan peran korupsi yang sedang berlangsung dalam deforestasi dan kekebalan jaringan korupsi di sektor pulp perlu menggabungkan pendekatan penegakan hukum yang lebih beragam yang dirancang untuk memberantas jaringan dengan reformasi ekonomi dan penegakan praktik perusahaan yang adil dan transparan. Untuk mencapai tujuan ini, mengadopsi pendekatan ekonomi politik yang secara kritis, historis, dan dinamis dalam menilai distorsi dan kontradiksi sektor ini sangat penting, termasuk penurunan pangkat, pengunduran diri, pembatalan izin operasi, tinjauan etika publik dan sektoral, ganti rugi, dan kompensasi. Selain itu, para pembuat kebijakan yang prihatin dengan peran korupsi yang sedang berlangsung terhadap deforestasi dan kekebalan jaringan korupsi di sektor pulp perlu menggabungkan pendekatan penegakan hukum lebih beragam yang dirancang untuk memberantas jaringan korupsi lewat reformasi ekonomi dan penegakan praktik perusahaan yang adil dan transparan. Untuk mencapai tujuan ini, mengadopsi pendekatan ekonomi politik yang secara kritis, historis, dan dinamis menilai distorsi dan kontradiksi sektor ini sangat penting.

Edisi U4 ini menyoroti manfaat penting dan praktis SNA dalam mengkaji praktik korupsi dan pemberantasan korupsi di sektor kehutanan. Hal penting untuk melakukan analisis ini adalah akses ke data, yang pada gilirannya tergantung pada transparansi dan keterbukaan berkas kasus hukum. Badan-badan anti-korupsi, kehakiman, dan pendukung mereka di komunitas donor harus terus memprioritaskan inisiatif data terbuka di sektor hukum untuk menjadi ujung tombak inovasi baru dalam perang melawan korupsi.